WAIKABUBAK – Pemerintah berupaya untuk mencairkan dana desa lebih cepat dan mudah. Jika sebelumnya proses pencairan baru bisa dilakukan awal Maret, mulai tahun ini kepala desa sudah bisa menerima dana desa sejak Januari. Selain itu, persyaratan pencairan juga dipermudah, format laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang harus diserahkan pemerintah desa dibuat lebih simple.
“Dana desa dalam tiga tahun terakhir telah terbukti banyak membantu ketersediaan infrastruktur, mulai jalan, jembatan, hingga ketersediaan sarana pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Posyandu. Harus ada penguatan peran kepala daerah maupun kepala desa dalam pengelolaan dana desa agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, saat menjadi pembicara dalam kegiatan Sarasehan Nasional Mahasiswa dan Masyarakat Desa di Pulau Sumba, yang diselenggarakan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), di Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Kamis, 18 Januari 2018.
Dalam pemaparannya, Menteri Desa menjelaskan tentang produk unggulan dalam negeri. Selain itu Menteri menerangkan tentang 4 Program Prioritas Kemendesa antara lain Badan Usaha Milik Desa, Embung, Satu Desa Satu Produk dan Sarana Olahraga Desa. Menteri juga meminta perangkat desa menggunakan dana desa dengan tepat.
“Dana desa adalah dana swakelola dan harus digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Karena itu jangan pernah gunakan kontraktor untuk mengerjakan proyek yang bersumber dari dana desa, melainkan gunakan tenaga warga lokal sehingga masyarakat akan semakin sejahtera,” ucapnya.
Bupati Sumba Barat Agustinus Niga Dappa Wole mengatakan, Sumba perlu pendampingan dari intelektual muda pasca lulus. Agustinus menyampaikan apresiasi kepada GMKI yang mengadakan kegiatan Sarasehan Nasional di Sumba Barat dan meminta agar mahasiswa dari GMKI dapat terlibat untuk membangun desa.
Bupati juga mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Desa karena turut membantu pengembangan kawasan transmigrasi. Ia berharap adanya sinergisitas lintas sektor untuk mempercepat pembangunan di Sumba Barat, yang terdiri atas 63 desa dengan jumlah penduduk 15.8601 jiwa.
“Sumba Barat mempunyai produk unggulan, mulai peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, taman nasional, pantai, dan wisata budaya,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI Sahat Martin Philip Sinurat menyampaikan tujuan dari Sarasehan ini adalah untuk mendekatkan mahasiswa dan masyarakat desa, karena mahasiswa berasal dari masyarakat dan belajar untuk kemudian mengabdi bagi masyarakat. GMKI berharap mahasiswa ikut bergerak dan terpanggil untuk mengabdi ke desa.
“Hadir beberapa pembicara yang akan memberi gambaran tentang pariwisata, pangan, koperasi, dan pengembangan SDM Desa. Kita juga akan menampung aspirasi mahasiswa dan masyarakat desa untuk kemudian dirumuskan dan disampaikan kepada beberapa pihak,” ujarnya.
Sahat mengatakan bahwa desa adalah salah satu komponen terkecil dari negara, namun desa merupakan komponen terpenting. Karena jika desa mandiri dan berdaulat, maka negara pun akan mandiri dan berdaulat.
“Mewujudkan ketahanan desa berarti memperkuat ketahanan nasional. Indikator ketahanan desa paling tidak ada lima, antara lain, pertama, Desa Toleran dan Menjunjung Pancasila, dua, Desa Lumbung Pangan Nasional. Ketiga, Desa Ramah Anak dan Perempuan. Selanjutnya Desa Anti Narkoba, dan terakhir, Desa Berintegritas Menolak Korupsi,” paparnya.
Menurut Sahat, Sumba dipilih menjadi tuan rumah Sarasehan Nasional karena Pulau Sumba memiliki kekayaan budaya, alam, dan manusia. Sumba harus menjadi salah satu pilot project tentang bagaimana mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Rencananya pasca kegiatan ini akan dilakukan FGD bersama beberapa pihak, seperti dengan kementerian terkait, AMAN, dan lembaga lainnya. Kami ingin menawarkan konsep Desa Maritim, dimana desa memiliki kemandirian dan kedaulatan untuk mengelola dan menjual produk desanya,” katanya.
Sahat melihat banyak mahasiswa yang belum tertarik untuk kembali membangun desa. Padahal desa memiliki kekayaan besar dan unik yang harus dikelola dengan baik demi kesejahteraan masyarakat desa.
“Masyarakat desa masih sering mengeluh karena kekurangan tenaga pendamping desa. Padahal sebenarnya sumber daya pemuda, baik lulusan perguruan tinggi ataupun vokasional ada begitu banyak. Ke depannya kita harus mengubah pola pikir kita sebagai pemuda, bahwa bekerja di desa bukanlah hal yang memalukan, melainkan membanggakan,” pungkasnya.
Dalam kegiatan Sarasehan Nasional Mahasiswa dan Masyarakat Desa hadir beberapa pembicara, antara lain Abdon Nababan yang merupakan Wakil Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan peraih Ramon Magsaysay Award, Lois Merry Tangel (Putri Pariwisata 2016), Eka Simanjuntak (Direktur The Willi Toisuta Associates dan pegiat pendidikan), serta perwakilan dari Kementerian Pariwisata, pegiat koperasi, akademisi, dan lainnya. (*)
